Golkar Penolakan Atlet Israel Bentuk Jaga Martabat Negara

A Fast Buy – Golkar Penolakan Atlet Israel Bentuk Jaga Martabat Negara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menolak kehadiran atlet Israel sebagai tindakan berprinsip yang mencerminkan martabat bangsa dan konsistensi diplomasi Indonesia. Idrus menegaskan, kebijakan tersebut bukan tindakan populis, melainkan bentuk solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Menurut Idrus, Indonesia sejak awal memiliki sikap politik luar negeri yang tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, membuka ruang bagi atlet Israel dinilai bertentangan dengan nilai dasar diplomasi Indonesia. “Selama Israel belum mengakui Palestina, kita tidak memiliki dasar moral maupun diplomatik untuk bersikap seolah normal,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Idrus mendukung penuh keputusan menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta. Ia menilai, memberi akses kepada Israel di tengah tragedi kemanusiaan di Gaza akan melemahkan posisi moral Indonesia di mata dunia.

Ia juga mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta penyelenggara kejuaraan agar mempertimbangkan dampak strategis keputusan tersebut. “Ini bukan sekadar teknis olahraga, tetapi menyangkut moral dan politik luar negeri,” tegasnya.

Idrus menambahkan, Indonesia sudah memiliki rekam jejak serupa dalam berbagai ajang internasional yang menolak delegasi Israel karena tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara. Menurutnya, langkah saat ini memperkuat konsistensi diplomasi Indonesia sekaligus menunjukkan komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan konstitusi nasional.

Golkar Penolakan Atlet Israel Bentuk Jaga Martabat Negara

“Ini bukan tindakan intimidatif, tapi wujud konsistensi menjaga integritas bangsa di tengah tekanan global,” ujar Penasihat DPP BK PRMI itu.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung meminta agar visa bagi atlet Israel tidak dikeluarkan. Ia menilai kehadiran mereka di tengah konflik Gaza bisa memicu reaksi emosional masyarakat. “Yang paling penting, visanya nggak usah dikeluarkan saja. Karena tidak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini,” katanya.

Pramono juga menegaskan bahwa sikapnya sejalan dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB. Presiden menegaskan Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel hanya jika negara itu mengakui kemerdekaan Palestina.

Pernyataan tersebut, kata Pramono, menjadi dasar politik luar negeri yang jelas dan tidak perlu ditafsir ulang. “Pidato Pak Presiden sudah clear. Jadi nggak perlu diterjemahkan lagi,” ujarnya.

Dengan demikian, penolakan terhadap atlet Israel dinilai bukan sekadar keputusan lokal, melainkan penegasan sikap diplomatik Indonesia di panggung internasional — menjaga prinsip kemanusiaan, keadilan, dan martabat bangsa.