A Fast Buy Istana Dikecam Usai Cabut Kartu Pers Jurnalis CNN Wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, kehilangan akses liputan di Istana setelah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu pers istananya pada Sabtu (27/9) malam. Pencabutan ini diduga terkait dengan pertanyaan yang ia lontarkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan bahwa seorang staf BPMI mengambil langsung kartu pers Diana di kantor CNN Indonesia, Jakarta. Ia menegaskan pihaknya sudah melayangkan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi. Pencabutan tersebut menimbulkan tanda tanya karena Diana hanya menanyakan soal MBG, program pemerintah yang sedang jadi sorotan akibat kasus keracunan massal di berbagai daerah.
Istana Dikecam Usai Cabut Kartu Pers Jurnalis CNN Pertanyaan Soal MBG Picu Kontroversi
Kejadian berawal ketika Presiden Prabowo selesai menjelaskan hasil lawatan luar negeri di Halim Perdanakusuma. Saat sesi wawancara hendak ditutup, Diana melontarkan pertanyaan mengenai instruksi Presiden terkait kasus keracunan MBG. Presiden menanggapi pertanyaan itu dengan jawaban bahwa ia segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, untuk menuntaskan masalah. Meski jawabannya jelas, justru setelah itu kartu liputan Diana dicabut.
Langkah Istana menuai kecaman luas dari organisasi pers. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menilai pencabutan tersebut bisa menghambat kerja jurnalistik. Ia meminta agar akses Diana segera dipulihkan. Ketua IJTI, Herik Kurniawan, menegaskan pertanyaan Diana masih sesuai etika jurnalistik. Hal senada disampaikan AJI Jakarta yang menyebut pencabutan kartu identitas jurnalis adalah serangan terhadap hak publik atas informasi. Forum Pemred juga menekankan bahwa tindakan ini melanggar UU Pers dan mengancam kebebasan pers.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah mencari jalan keluar terbaik. Ia menugaskan BPMI untuk berkomunikasi dengan CNN Indonesia dan menjadwalkan pertemuan resmi. Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo belum turun tangan langsung karena persoalan ini cukup ditangani di tingkat kementerian. Pemerintah berjanji mencari solusi yang tidak merugikan jurnalis maupun kebebasan pers.
Kasus pencabutan kartu pers ini menyoroti pentingnya komitmen negara terhadap kebebasan pers. Organisasi pers berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar pemerintah lebih menghargai kerja jurnalistik sebagai bagian dari demokrasi. Semua pihak kini menunggu hasil pertemuan antara Istana dan CNN Indonesia untuk menemukan penyelesaian yang adil.
