A Fast Buy Prabowo Tuai Pujian Dunia Seusai Pidato di PBB Presiden Prabowo Subianto mengaku menerima apresiasi dari banyak kepala negara seusai menyampaikan pidato dalam Sidang Umum PBB di New York, 23 September 2025. Pidato tersebut menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina, dan sikap Indonesia dalam mencari solusi damai.
Prabowo menuturkan sejumlah pemimpin dunia bahkan menghubungi dan menemui langsung dirinya setelah sidang. Menurutnya, sikap Indonesia yang menekankan upaya mencari titik tengah membuat banyak pihak terkesan. “Ya, beberapa kepala negara telepon saya. Ada yang datang juga ke saya, ya mereka terkesan oleh sikap Indonesia,” ujar Prabowo setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya gencatan senjata demi melindungi rakyat Gaza. Ia juga menekankan penyelesaian konflik secara substantif, bukan hanya kesepakatan sementara. “Saya lihat ada iktikad baik dari banyak pihak. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya membawa manfaat,” tambahnya.
Kunjungan Prabowo ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda dalam sepekan terakhir juga menghasilkan sambutan positif. Puncak sorotan terjadi saat ia berpidato di markas besar PBB. Menurut Prabowo, pesan yang ia sampaikan diterima secara terbuka oleh banyak pemimpin.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan lawatan luar negeri Prabowo membuahkan hasil konkret. Investasi hingga ratusan triliun masuk ke Indonesia, sekaligus meningkatkan citra bangsa di forum global. “Berani, tegas, konkret. Ada Presiden Amerika Serikat, PM Kanada, Raja Belanda, hingga Presiden Macron yang langsung menyampaikan apresiasi,” ujar Teddy.
Apresiasi internasional terhadap pidato Prabowo dinilai sebagai momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat posisi diplomasi. Langkah ini juga mempertegas komitmen Indonesia terhadap perdamaian global, khususnya penyelesaian konflik Palestina. Ke depan, pemerintah menargetkan lahirnya terobosan nyata dalam proses perdamaian.
Prabowo Tuai Pujian Dunia Seusai Pidato di PBB Prabowo Panggil Kepala BGN Usai Ribuan Anak Keracunan MBG
Presiden Prabowo Subianto akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyusul kasus keracunan massal program makan bergizi gratis (MBG). Kasus tersebut menimpa 5.914 anak di berbagai daerah Indonesia sejak Januari hingga 25 September 2025.
Prabowo menyampaikan langkah itu setelah tiba dari lawatan luar negeri ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Menurutnya, kasus keracunan MBG merupakan persoalan besar yang harus segera diselesaikan. “Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini, saya langsung akan panggil kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (27/9/2025).
Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan agar program ini tidak dipolitisasi. “Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal ya. Tetapi saya yakin kita akan selesaikan dengan baik. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita,” ujar Prabowo.
BGN mencatat 70 kasus keracunan MBG terjadi di tiga wilayah. Di Wilayah I (Sumatera) terdapat 9 kasus dengan 1.307 korban, Wilayah II (Jawa) 41 kasus dengan 3.610 korban, dan Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, hingga Indonesia Timur) 20 kasus dengan 997 korban. Beberapa kasus terbesar terjadi di Bandar Lampung (503 korban), Lebong-Bengkulu (467 korban), Bandung Barat (411 korban), Banggai Kepulauan (339 korban), dan Kulon Progo (305 korban).
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan permintaan maaf terbuka atas kasus yang menimpa ribuan anak sekolah. “Dari hati saya yang terdalam saya mohon maaf, atas nama BGN dan seluruh SPPG di Indonesia. Saya seorang ibu, melihat gambar di video sangat sedih hati saya,” ucap Nanik sambil menangis. Ia memastikan BGN akan bertanggung jawab penuh, termasuk membiayai pengobatan korban.
Pemerintah kini fokus menuntaskan masalah keamanan pangan dalam program MBG agar tujuan mulia meningkatkan gizi anak tetap terjaga. Langkah korektif diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional tersebut.
