A Fast Buy Pramono Anung Kaji Perluasan Jaklingko Demi Atasi Kemacetan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperluas layanan transportasi Mikrotrans atau Jaklingko hingga ke daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah dan mengurai kemacetan yang semakin kompleks di kawasan Jabodetabek.
Pramono Anung Kaji Perluasan Jaklingko Demi Atasi Kemacetan Upaya Sinergi Antarwilayah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, perluasan layanan Jaklingko merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi terpadu Transjabodetabek. Menurutnya, kemacetan tidak bisa diselesaikan hanya di dalam wilayah Jakarta, melainkan harus disinergikan dengan daerah sekitar.
“Mikrotrans atau Jaklingko itu sebenarnya lebih dibutuhkan di luar Jakarta. Tetapi mungkin baru bisa direalisasikan lima tahun ke depan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Ia menegaskan, kerja sama lintas daerah menjadi kunci dalam mewujudkan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan. “Mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa sendirian. Harus bersama daerah-daerah seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan,” ujarnya.
Selain rencana ekspansi, Pramono juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pelayanan Mikrotrans di ibu kota. Ia mengakui masih banyak keluhan masyarakat terhadap perilaku pengemudi yang ugal-ugalan dan kurang ramah.
“Saya sering mendapat laporan bahwa sopir Jaklingko ngebut, ugal-ugalan, bahkan ada yang bersikap tidak profesional,” ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menindak tegas pengemudi yang melanggar etika pelayanan publik. Pemprov DKI berkomitmen memperbaiki sistem dan meningkatkan profesionalisme agar masyarakat merasa aman dan nyaman.
Langkah ini sejalan dengan visi Pemprov DKI Jakarta menjadikan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas warga. Dengan memperluas jangkauan Jaklingko dan memperbaiki kualitas layanan, Jakarta diharapkan menjadi pusat konektivitas wilayah penyangga yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempertimbangkan perluasan layanan Mikrotrans atau Jaklingko hingga ke wilayah penyangga. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pengembangan sistem transportasi Transjabodetabek guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan mengatasi kemacetan yang meluas di kawasan metropolitan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, layanan Jaklingko justru lebih dibutuhkan di luar Jakarta. Ia menilai jangkauan transportasi publik harus menjembatani pergerakan masyarakat di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan yang menjadi sumber arus harian komuter ke ibu kota.
“Mikrotrans atau Jaklingko itu lebih dibutuhkan di luar-luar Jakarta sebenarnya. Tetapi itu nanti mungkin lima tahun ke depan,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Pramono menekankan bahwa masalah transportasi dan kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan secara sepihak oleh Pemprov DKI. Diperlukan sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) penyangga agar sistem transportasi regional berjalan efektif dan terintegrasi
“Untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta, tidak bisa sendirian. Harus bersama-sama dengan daerah-daerah yang ada, terutama Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan,” katanya.
Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan konsep pengembangan jaringan transportasi Transjabodetabek yang diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat lintas kota tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi.
Selain memperluas cakupan wilayah, Pemprov DKI juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan Jaklingko. Pramono mengaku sering menerima keluhan publik mengenai perilaku pengemudi Mikrotrans yang dianggap ugal-ugalan, tidak sopan, atau tidak profesional dalam bekerja.
“Saya seringkali mendapatkan kritik bahwa sopir Jaklingko ngebut, ugal-ugalan, sopirnya judes, sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya. Yang seperti itu tidak profesional,” ungkapnya.
Ia menegaskan akan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menindak tegas pengemudi yang melanggar aturan dan tidak menjaga etika pelayanan. Tujuannya agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan percaya menggunakan layanan transportasi publik.
Dengan perluasan Jaklingko ke daerah penyangga dan pembenahan internal pada pelayanan, Pemprov DKI menargetkan sistem transportasi yang lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada pengguna. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang ramah mobilitas publik.
Jika kolaborasi dengan daerah sekitar berhasil, ke depan warga Jabodetabek dapat menikmati perjalanan yang lebih cepat dan nyaman tanpa bergantung pada kendaraan pribadi.
Leave a Reply