Ternate (afastbuy) — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi secara berkelanjutan. Komitmen tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sherly saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku Utara, Jumat. Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe serta sejumlah pejabat daerah.
“Kami membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat, baik melalui WhatsApp maupun pertemuan langsung. Tujuannya agar setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Sherly di hadapan peserta Muswil.
Menurut dia, partisipasi publik merupakan elemen penting dalam mencegah praktik korupsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen membangun komunikasi yang terbuka dan responsif terhadap laporan maupun masukan warga.
Baca Juga: Trump Perintahkan Blokade Tanker Minyak Venezuela
Dari Daerah Rawan Korupsi Menuju Zona Hijau
Lebih lanjut, Gubernur Sherly mengakui bahwa Maluku Utara pernah menghadapi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2024, Maluku Utara sempat masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kerawanan korupsi tinggi berdasarkan pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun demikian, situasi tersebut mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Pada Desember 2025, Maluku Utara berhasil masuk ke dalam zona hijau dengan capaian skor Pusat Pemantauan Pencegahan (Monitoring Center for Prevention/MCP) tertinggi keempat secara nasional.
“Capaian ini bukan hasil kerja satu pihak. Ini hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, aparat pengawasan, serta dukungan masyarakat,” ujarnya.
Meski begitu, Gubernur Sherly menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, hal itu menjadi pemacu untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas.
Muswil PKB Jadi Momentum Konsolidasi Politik
Musyawarah Wilayah V PKB Maluku Utara dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Hadir di antaranya Wakil Ketua DPP PKB Ahmad Iman Sukri, Bupati Halmahera Tengah Ikram Sangaji, jajaran pengurus DPW PKB Maluku Utara, pimpinan partai politik lain, serta perwakilan masyarakat.
Dalam sambutannya, Sherly menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Muswil, khususnya jajaran DPP PKB yang hadir langsung. Ia menilai Muswil merupakan momentum strategis untuk menentukan arah politik dan kontribusi PKB bagi pembangunan daerah.
“Muswil ini bukan sekadar agenda partai. Ini juga ruang untuk merumuskan peran PKB dalam mendorong kemajuan Maluku Utara,” kata Sherly.
Paparan Program Pembangunan Daerah
Pada kesempatan tersebut, Sherly juga memaparkan sejumlah capaian dan program pembangunan yang telah dan sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Program-program tersebut, menurutnya, dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Beberapa program yang disampaikan antara lain renovasi rumah tidak layak huni, bantuan kapal nelayan untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan, serta pemberian umrah bagi warga tertentu.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, menyalurkan santunan bagi keluarga berduka, serta membangun menara telekomunikasi di wilayah blank spot yang selama ini minim akses jaringan.
“Pembangunan harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karena itu, kami fokus pada program yang berdampak nyata,” ujarnya.
PKB Dorong Sinergi untuk Tekan Kemiskinan
Sementara itu, Wakil Ketua DPP PKB Ahmad Iman Sukri yang mewakili Ketua Umum DPP PKB secara resmi membuka Muswil V PKB Maluku Utara. Dalam sambutannya, ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di provinsi tersebut.
Menurut Sukri, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang berada di kisaran 3,7 persen belum cukup untuk menekan angka kemiskinan secara signifikan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah yang lebih terintegrasi.
“Dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Sukri juga menyinggung keterbatasan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang masih menjadi kendala di sejumlah wilayah. Ia menilai, perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya Branding Daerah
Lebih jauh, Sukri menekankan pentingnya membangun branding Maluku Utara sebagai daerah dengan potensi ekonomi dan budaya yang besar. Menurutnya, citra positif daerah akan membantu menarik investasi dan meningkatkan pendapatan daerah.
“Maluku Utara punya sumber daya alam dan kekayaan budaya yang luar biasa. Potensi ini harus dikemas dan dipromosikan dengan baik,” katanya.
Ia berharap PKB dapat berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan potensi tersebut.
Agenda Muswil dan Harapan ke Depan
Sebelumnya, Ketua DPW PKB Maluku Utara Jasri Usman menyampaikan bahwa Muswil V menjadi forum strategis untuk menentukan kepemimpinan PKB lima tahun ke depan. Ia mengajak seluruh kader menjaga kekompakan dan menyusun program-program terbaik.
“Kita harus menyiapkan program yang konkret agar PKB bisa berkontribusi nyata bagi kemajuan Maluku Utara dan Indonesia,” ujarnya.
Muswil V PKB Maluku Utara dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Agenda utama meliputi penetapan kepengurusan baru serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk periode 2026–2030.
Melalui forum ini, diharapkan lahir kepemimpinan dan program yang mampu memperkuat peran PKB sekaligus mendukung agenda pembangunan dan pemberantasan korupsi di Maluku Utara.
Baca Juga: FH dan FISIP UMB Sukses Gelar 2nd International Conference on Law, Politics, and Policy
