Jakarta (afastbuy) Sepanjang 2025, publik Indonesia menyaksikan pemandangan yang jarang terjadi dalam sejarah penegakan hukum nasional. Kejaksaan Agung secara terbuka menampilkan tumpukan Uang Negara sitaan hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan.
Momen tersebut bahkan berlangsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, peristiwa ini menandai perubahan penting dalam cara negara mengomunikasikan kerja penegakan hukum kepada masyarakat luas.
Baca Juga: Refleksi 2025, Waka MPR Dorong RUU Perubahan Iklim
Uang Negara Sitaan sebagai Representasi Kekuasaan Negara
Nilai uang yang ditampilkan bukan jumlah kecil. Totalnya mencapai Rp6,625 triliun. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga pernah memamerkan Rp13,255 triliun dari perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO).
Jika digabungkan, total uang negara yang dipertontonkan ke publik mendekati Rp20 triliun. Angka ini tidak sekadar hadir sebagai data statistik.
Sebaliknya, visualisasi tersebut menjadi simbol kuat atas klaim keberhasilan negara merebut kembali uang rakyat. Selama ini, masyarakat hanya mengenal kerugian negara lewat angka abstrak dalam laporan audit atau putusan pengadilan.
Kini, publik dapat melihat hasil nyata dari proses penegakan hukum. Dengan demikian, transparansi disajikan dalam bentuk yang lebih konkret dan mudah dipahami.
Transparansi Visual di Era Komunikasi Publik
Di satu sisi, langkah ini mencerminkan upaya negara meningkatkan transparansi. Publik diberi akses untuk melihat langsung hasil kerja aparat penegak hukum.
Selain itu, pendekatan visual dinilai efektif membangun kepercayaan jangka pendek. Uang yang ditumpuk secara fisik menghadirkan kesan nyata dan tidak sekadar narasi.
Namun demikian, transparansi tidak berhenti pada visualisasi semata. Proses hukum yang menyertainya tetap menuntut kejelasan dan akuntabilitas.
Oleh karena itu, publik juga menanti penjelasan tentang status hukum aset, mekanisme pengelolaan, serta pengembalian uang tersebut ke kas negara.
Di Antara Transparansi dan Pertunjukan Simbolik
Di sisi lain, praktik ini juga menimbulkan diskusi kritis. Visualisasi uang sitaan berada di batas tipis antara transparansi dan pertunjukan kekuasaan.
Konsep ini sejalan dengan gagasan “spektakel” dalam kajian sosiologi politik. Dalam pandangan tersebut, kekuasaan modern bekerja melalui citra dan representasi visual.
Negara, dengan kata lain, tidak hanya berbicara lewat hukum tertulis. Negara juga berbicara melalui apa yang diperlihatkan kepada publik.
Sementara itu, praktik semacam ini sering disebut sebagai politik simbolik. Tujuannya adalah membangun persepsi ketertiban, keadilan, dan kontrol sosial.
Akan tetapi, simbol selalu membawa risiko. Dampak emosional yang kuat dapat menciptakan ekspektasi publik yang tinggi.
Risiko Simbol Tanpa Reformasi Sistemik
Lebih lanjut, sejumlah kajian kebijakan publik menegaskan bahwa simbol kinerja harus diikuti perubahan sistemik. Tanpa itu, simbol justru berpotensi menimbulkan kekecewaan.
Dalam konteks penegakan hukum, masyarakat tidak hanya menuntut penyitaan aset. Mereka juga menuntut konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum.
Publik ingin memastikan bahwa langkah tegas ini diterapkan tanpa pandang bulu. Selain itu, pencegahan korupsi juga dinilai sama pentingnya dengan penindakan.
Jika simbol tidak diiringi reformasi menyeluruh, maka kepercayaan publik bisa terkikis.
Bahasa Kekuasaan dan Ritual Legitimasi
Dalam perspektif sosiologi politik, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui sanksi. Kekuasaan juga hadir lewat simbol, narasi, dan ritual publik.
Penampilan uang sitaan di ruang terbuka dapat dipahami sebagai ritual legitimasi negara. Pesan yang disampaikan adalah negara masih berdaulat dan efektif.
Dengan cara ini, negara berupaya memperkuat penerimaan sosial. Legitimasi, pada akhirnya, tidak hanya bersumber dari legalitas formal.
Namun, legitimasi bersifat dinamis. Ia harus terus dipelihara melalui tindakan nyata yang berkelanjutan.
Tantangan Menjaga Kepercayaan Publik
Ke depan, tantangan utama terletak pada kesinambungan antara simbol dan substansi. Visualisasi uang sitaan perlu diikuti transparansi lanjutan.
Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan manfaat langsung bagi masyarakat. Tanpa kejelasan tersebut, simbol berisiko dipersepsikan sebagai pencitraan.
Oleh sebab itu, akuntabilitas menjadi kunci. Publik menunggu bukti bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada momen simbolik.
Penegakan Hukum di Era Visual
Akhirnya, peristiwa ini mencerminkan perubahan cara negara berkomunikasi. Penegakan hukum kini tidak hanya berlangsung di ruang sidang.
Ia juga hadir di ruang publik melalui citra visual yang kuat. Strategi ini dapat efektif jika dijalankan secara konsisten dan hati-hati.
Jika simbol dan substansi berjalan seiring, kepercayaan publik berpeluang tumbuh. Namun sebaliknya, tanpa pembuktian jangka panjang, spektakel hanya akan menjadi tontonan sesaat.
Baca Juga: CALON RT,RW TIDAK BOLEH TERAFILIASI PARTAI POLITIK
