afastbuy, Jakarta – KH Ma’ruf Amin menyatakan mundur dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI). Ia juga memilih mengurangi aktivitas struktural di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Informasi itu mengemuka pada Rabu, 23 Desember 2025.
Ma’ruf dikenal sebagai Wakil Presiden ke-13 RI. Ia selama ini aktif dalam kerja-kerja keagamaan dan kebangsaan. Keputusan “menepi” ini langsung menarik perhatian publik. Banyak pihak membaca langkah itu sebagai transisi peran tokoh senior.
Baca Juga: Hubungan China–ASEAN Kian Erat di Berbagai Sektor pada 2025
DPP PKB: Ma’ruf Amin “Uzlah” dari Struktur, Namun Tetap Siap Membantu
DPP PKB membenarkan Ma’ruf menyampaikan niat “uzlah” atau beristirahat. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Iman Sukri dari DPP PKB. Ia menyebut Ma’ruf mengurangi kegiatan yang bersifat struktural.
PKB menegaskan Ma’ruf tidak memutus relasi dengan partai. Ia masih bersedia memberi pemikiran dan saran bila dibutuhkan. Perannya disebut bergeser ke bentuk konsultatif. Model ini umum untuk tokoh senior partai.
Dalam konteks organisasi, langkah tersebut sering menjadi cara menjaga kesinambungan. Partai tetap mendapat masukan, tanpa membebani tokoh dengan tugas harian. Di saat yang sama, kaderisasi tetap berjalan.
Surat Pengunduran Diri Ma’ruf Amin ke MUI Diajukan Sejak 28 November 2025
Pengunduran diri Ma’ruf dari Wantim MUI dilakukan melalui surat resmi. Surat itu ditujukan kepada Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar. Tanggal surat tercatat 28 November 2025.
Alasan yang disampaikan berkaitan dengan usia yang sudah lanjut. Ma’ruf juga menyebut dirinya telah lama mengabdi di MUI. Penjelasan soal alasan ini dibacakan oleh pihak MUI di hadapan pimpinan.
Dalam suratnya, Ma’ruf menyampaikan permohonan maaf kepada pengurus. Ia menyinggung kemungkinan ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama selama menjabat. Antara News
Posisi Wantim MUI Itu Apa dan Kenapa Strategis
Dewan Pertimbangan MUI merupakan badan internal yang memberi nasihat dan pertimbangan. Wantim dapat memberi masukan, baik diminta maupun tidak diminta. Wantim juga melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Pimpinan. Pengawasan itu terkait pelaksanaan AD/ART dan keputusan musyawarah.
Karena fungsi tersebut, ketua Wantim memiliki bobot moral yang kuat. Wantim sering menjadi rujukan saat muncul isu keumatan strategis. Perannya juga membantu menjaga kontinuitas kebijakan organisasi. Itu sebabnya, pergantian di Wantim biasanya diperhatikan publik.
Transisi yang rapi penting bagi kepercayaan internal dan eksternal. MUI perlu memastikan rekomendasi dan arahan tetap konsisten. Terutama saat organisasi menghadapi isu-isu sosial yang sensitif.
Konteks Tambahan: Ma’ruf Baru Masuk Struktur MUI 2025–2030
Ma’ruf tercatat kembali menjadi Ketua Dewan Pertimbangan untuk masa khidmat 2025–2030. Susunan kepengurusan periode itu diumumkan pada akhir November 2025.
Konteks ini membuat pengunduran diri terlihat lebih cepat dari dugaan publik. Namun, alasan usia dan lamanya pengabdian menjadi penekanan utama.
Dalam praktik organisasi, perubahan bisa terjadi bila kondisi personal berubah. Tokoh senior juga kerap memilih peran yang lebih selektif. Mereka fokus pada nasihat strategis, bukan rutinitas struktural.
Dampak yang Mungkin Terlihat di MUI dan PKB
Di MUI, perhatian kini tertuju pada mekanisme pengisian posisi Ketua Wantim. Organisasi biasanya menyiapkan pengganti melalui prosedur internal. Publik menunggu keputusan resmi agar transisi tidak menimbulkan tafsir liar.
Di PKB, keputusan Ma’ruf dapat mempercepat regenerasi struktur. Partai tetap bisa meminta masukan tanpa mengikat pada jabatan formal. Pernyataan partai juga menegaskan relasi tetap terjaga.
Langkah “mengurangi aktivitas” juga dapat dibaca sebagai penataan fokus pribadi. Ma’ruf masih bisa hadir pada momen tertentu yang penting. Namun intensitas keterlibatan akan lebih terbatas dan terukur.
Penutup: Arah 2026 dan Ujian Transisi Kepemimpinan
Keputusan Ma’ruf mundur dari Wantim MUI dan mengendurkan peran struktural di PKB membuka fase baru. Dua organisasi kini menghadapi pekerjaan rumah yang mirip. Mereka harus memastikan transisi berjalan tertib dan transparan.
Ujian terdekat terlihat pada dua hal. Pertama, kejelasan proses penunjukan pengganti di MUI. Kedua, konsistensi komunikasi PKB soal peran Ma’ruf ke depan. Jika keduanya rapi, lembaga bisa melangkah stabil memasuki 2026.
Baca Juga: Soal Koalisi Permanen, Eddy Soeparno Tegaskan PAN Konsisten Bersama Prabowo
