A Fast Buy—Indonesia-Malaysia Bersatu Cegah Penyelundupan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Malaysia, untuk memperketat pengawasan terhadap spesies laut dilindungi dan menekan praktik penyelundupan lintas negara yang semakin kompleks.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan perdagangan ilegal ikan dilindungi, seperti telur penyu yang diselundupkan dari Indonesia ke Malaysia, menjadi perhatian serius pemerintah. “Perburuan dan penyelundupan ikan dilindungi lintas batas merupakan kejahatan yang mengancam keanekaragaman hayati laut. Karena itu, diperlukan sinergi kuat antara kedua negara,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
Langkah penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan pertemuan bilateral Indonesia–Malaysia yang digelar di Jakarta pada 29–30 September 2025. Acara ini diinisiasi bersama Yayasan Inisiatif Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dan dihadiri oleh berbagai lembaga penting, seperti Sarawak Forestry Corporation (SFC), Sabah Wildlife Department (SWD), Polisi Diraja Malaysia, serta perwakilan kementerian dan organisasi nonpemerintah dari kedua negara.
Dalam forum ini, para peserta menyepakati pembentukan kerangka kerja sama lintas batas untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas pencegahan penyelundupan spesies laut dilindungi.
Kesepakatan tersebut mencakup pertukaran data dan intelijen, patroli gabungan, pelatihan bersama aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat pesisir terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut. Selain itu, kedua negara sepakat membentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group/JWG) sebagai wadah koordinasi rutin antarotoritas terkait.
Forum JWG akan menjadi sarana untuk berbagi informasi secara berkelanjutan dan mengevaluasi efektivitas pengawasan di lapangan. “Baik aparat Indonesia maupun Malaysia memperlihatkan komitmen yang sama untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut dan memerangi kejahatan lintas negara,” tambah Pung.
KKP berharap, sinergi antara Indonesia dan Malaysia dengan dukungan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap spesies laut dilindungi. Langkah ini diharapkan menjadi contoh kerja sama bilateral yang efektif dalam menjaga kelestarian ekosistem laut di kawasan Asia Tenggara serta mendukung tata kelola sumber daya laut yang berkelanjutan.
Indonesia-Malaysia Bersatu Cegah Penyelundupan Laut Dilindungi
Jakarta, Beritasatu.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Malaysia, untuk mengatasi maraknya penyelundupan spesies laut dilindungi. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pengawasan lintas negara dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati laut yang terancam oleh perdagangan ilegal.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan penyelundupan ikan dilindungi, seperti telur penyu dari Indonesia ke Malaysia, menjadi masalah serius. Ia menegaskan perlunya langkah terkoordinasi antara kedua negara untuk menekan aktivitas ilegal tersebut.
“Perburuan dan penyelundupan spesies laut dilindungi lintas batas merupakan kejahatan yang mengancam keanekaragaman hayati. Karena itu, sinergi kuat Indonesia dan Malaysia sangat dibutuhkan,” ujar Pung di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
Langkah kolaboratif ini diwujudkan melalui pertemuan bilateral Indonesia–Malaysia di Jakarta pada 29–30 September 2025. Pertemuan ini diinisiasi bersama Yayasan Inisiatif Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dan dihadiri lembaga penting dari kedua negara, seperti Sarawak Forestry Corporation (SFC), Sabah Wildlife Department (SWD), Polisi Diraja Malaysia, serta kementerian dan organisasi nonpemerintah terkait.
Dalam forum tersebut, kedua negara sepakat membentuk kerangka kerja sama baru untuk memperkuat koordinasi pencegahan penyelundupan spesies laut dilindungi. Kesepakatan mencakup pertukaran data, patroli gabungan, pelatihan aparat, serta kampanye edukasi bagi masyarakat pesisir agar turut menjaga ekosistem laut.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Malaysia juga akan membentuk Kelompok Kerja Bersama atau Joint Working Group (JWG). Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi rutin dan evaluasi efektivitas pengawasan di lapangan. Melalui JWG, kedua negara diharapkan dapat bertukar informasi secara berkelanjutan dan memperkuat penegakan hukum di wilayah perbatasan.
“Baik aparat Indonesia maupun Malaysia memiliki komitmen yang sama dalam melestarikan keanekaragaman hayati laut dan memerangi kejahatan lintas negara. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata menuju pengawasan yang lebih kuat dan terpadu,” tambah Pung.
Pung berharap, dengan dukungan berbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah, sinergi Indonesia–Malaysia dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat tata kelola sumber daya laut berkelanjutan. Langkah ini diharapkan menjadi contoh kerja sama bilateral yang berdampak nyata bagi pelestarian ekosistem laut di kawasan Asia Tenggara.
