A Fast Buy – Isu Politik Terkini Gencatan Senjata Gaza Peluang P3K Sejumlah peristiwa politik kemarin (14/10) menarik perhatian publik, mulai dari gencatan senjata Gaza, rotasi pejabat TNI, hingga wacana pengalihan P3K menjadi PNS. Berikut rangkumannya:
Presiden RI Prabowo Subianto menilai kesepakatan gencatan senjata dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir, sebagai langkah awal menuju perdamaian menyeluruh di Palestina.
“Saya kira ini awalan yang baik. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian pasukan Israel segera ditarik,” ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, banyak tokoh dunia hadir menyaksikan penandatanganan pokok persetujuan gencatan senjata yang menjadi fondasi perdamaian lebih luas di Palestina.
Salah satu perubahan penting, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dipindahkan dari Kadispenad menjadi Sesmilpres Kemensetneg. Posisi Kadispenad kini diisi Kolonel Inf. Donny Pramono, sebelumnya menjabat Paban VI/Inteltek Sintelad.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi sejumlah pejabat tinggi, mulai dari Pangdam hingga Kadispenad, melalui Keputusan Nomor Kep/1334/IX/2025.
Isu Politik Terkini Gencatan Senjata Gaza Peluang P3K
Langkah rotasi ini bertujuan menyegarkan kepemimpinan TNI dan menyesuaikan penugasan strategis di lingkungan militer.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo marah atas pemberitaan media Israel soal rencana kunjungan ke negara tersebut.
“Tidak ada marah-marah karena fokus kita semua kemarin pada acara penandatanganan yang berlangsung lama, dari pukul 14.00 hingga sekitar pukul 18.00-19.00,” jelas Menlu Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma.
Klarifikasi ini menegaskan bahwa informasi sebelumnya tidak akurat dan tidak memengaruhi agenda diplomasi Presiden Prabowo di Mesir.
Anggota DPR RI Rivqy Abdul Halim menekankan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua sekaligus instrumen perjuangan bangsa.
Pesantren, menurut Rivqy, membentuk akhlak, disiplin, kemandirian, dan semangat kebangsaan. “Menistakan pesantren berarti menistakan jati diri bangsa Indonesia,” tambahnya.
Pernyataan ini muncul saat merespons polemik tayangan Trans7 terkait pesantren.
Anggota Baleg DPR RI Reni Astuti menyatakan DPR membuka kemungkinan pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) menjadi PNS.
RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN kini masuk Prolegnas Prioritas 2025 dan akan dibahas oleh Komisi II DPR.
Reni mendorong masyarakat memberikan masukan terkait kelayakan P3K diangkat menjadi PNS, khususnya bagi mereka yang telah lama mengabdi kepada negara.
