A Fast Buy – MenPANRB Dorong Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus mempercepat transformasi digital untuk mewujudkan pemerintahan terbuka yang dekat dengan rakyat. Langkah ini bertujuan mempercepat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam forum Global Dialogue: Participation and Inclusion di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Rini menjelaskan bahwa transformasi digital Indonesia didukung oleh arsitektur digital nasional. Sistem ini mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang efisien dan inklusif.
“Bagi negara seluas dan seberagam Indonesia, koherensi digital adalah pemerataan. Kami tidak membangun banyak sistem, tetapi menghubungkan semuanya agar pemerintah bekerja sebagai satu kesatuan,” ujar Rini di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, pemerintah kini mengembangkan layanan publik berbasis omni-channel agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pendekatan menyeluruh dilakukan dengan menyatukan kementerian dan pemerintah daerah di bawah satu arah digital nasional.
Sebagai contoh, Rini menyebut program percontohan di Kabupaten Banyuwangi yang berhasil melibatkan lebih dari 300.000 warga. Mereka mendaftar perlindungan sosial menggunakan KTP digital terverifikasi dan pembayaran langsung. Program ini membuktikan efektivitas sistem digital dalam menyalurkan bantuan tepat waktu serta memangkas birokrasi yang berbelit.
Rini menegaskan bahwa partisipasi publik yang tulus menjadi kunci membangun kepercayaan terhadap pemerintah. Melalui platform digital yang menampung jutaan aspirasi, setiap masukan masyarakat dijadikan peluang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Pemerintah tidak hanya mendengarkan, tetapi juga harus bertindak. Inilah semangat Pemerintahan 5.0, di mana kita beralih dari memerintah untuk rakyat menjadi memerintah bersama rakyat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, teknologi memang menghadirkan kecepatan, tetapi keterbukaan menghadirkan kepercayaan. Komitmen terhadap partisipasi masyarakat menjadi fondasi bagi demokrasi yang inklusif dan manusiawi.
“Kita sedang membangun kisah tentang kemajuan dan harapan, bukan kesempurnaan. Keterbukaan dan partisipasi akan menjembatani kesenjangan antara warga dan negara, mengubah birokrasi menjadi rasa memiliki,” tutup Rini.
MenPANRB Dorong Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Terbuka
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus mempercepat penerapan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan layanan publik, mempercepat proses birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam Global Dialogue: Participation and Inclusion di Vitoria-Gasteiz, Spanyol. Ia menekankan bahwa transformasi digital Indonesia didukung oleh arsitektur digital nasional yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital.
Menurut Rini, konsistensi dalam penerapan arsitektur digital penting bagi negara sebesar dan seberagam Indonesia. “Koherensi ini menciptakan pemerataan. Saat pemerintah bekerja sebagai satu kesatuan, warga tidak lagi terjebak dalam labirin birokrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan pemerintah bukan sekadar membangun banyak sistem digital, tetapi menghubungkan seluruh platform menjadi satu ekosistem layanan terpadu. Pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan publik yang dapat dijangkau warga di mana pun mereka berada, melalui layanan omni-channel yang memastikan tidak ada masyarakat tertinggal
Sebagai contoh, Rini menyebut program percontohan di Kabupaten Banyuwangi yang sukses mengintegrasikan sistem digital. Lebih dari 300.000 warga dengan cepat mendaftar perlindungan sosial menggunakan KTP digital terverifikasi dan sistem pembayaran langsung.
Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa penerapan sistem digital mampu menghadirkan bantuan sosial tepat waktu dan mengurangi hambatan birokrasi. Hasilnya, pelayanan menjadi lebih efisien dan transparan.
Rini menegaskan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah kini memanfaatkan platform digital untuk menampung jutaan aspirasi warga. “Pemerintah tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga bertindak ketika warga berbicara,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif ini menjadi fondasi menuju Pemerintahan 5.0, di mana negara tidak lagi memerintah untuk rakyat, tetapi memerintah bersama rakyat.
Lebih lanjut, Rini menyebut bahwa teknologi memang menghadirkan kecepatan, namun keterbukaan membangun kepercayaan. Karena itu, komitmen terhadap partisipasi publik harus menjadi pondasi utama pemerintahan modern.
Ia menilai, aspirasi masyarakat perlu diakomodasi untuk membentuk ulang tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, inklusif, dan manusiawi. “Kita berbagi kisah tentang kemajuan dan harapan. Keterbukaan menjembatani kesenjangan antara warga dan negara, mengubah birokrasi menjadi rasa memiliki,” tutupnya.
