A Fast Buy– Pemangkasan Anggaran Tak Hambat Pembangunan Sumut Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan bahwa pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat tidak akan menghambat pembangunan di daerah. Ia meminta agar kebijakan pengurangan anggaran tersebut tidak berdampak negatif, terutama bagi kabupaten dengan pendapatan asli daerah (PAD) kecil.
Bobby menyampaikan hal itu usai mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait meninjau rumah subsidi di Perumahan SMK Residence 2, Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (7/10). Menurutnya, daerah-daerah kecil seperti di Kepulauan Nias memerlukan perhatian lebih karena sumber PAD mereka masih terbatas.
“Tadi kita hanya menyampaikan dampak pemotongan ini. Kalau provinsi mungkin bisa menyesuaikan, tapi kabupaten kecil itu kasihan,” ujar Bobby. Ia mencontohkan lima daerah di Kepulauan Nias — Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli — yang bergantung pada dana transfer pusat untuk mendukung pembangunan.
Gubernur menambahkan, dirinya bersama sejumlah kepala daerah telah bertemu Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas pemangkasan anggaran tersebut. Pemerintah pusat diketahui akan memangkas dana transfer untuk Pemerintah Provinsi Sumut sebesar Rp1,1 triliun pada tahun 2026.
“Rp1,1 triliun ya dipangkas. Kami sudah berdiskusi langsung dengan Kemenkeu soal ini,” jelas Bobby. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perlakuan afirmatif bagi daerah dengan PAD kecil agar program pembangunan tetap berjalan.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemangkasan transfer dilakukan untuk menyesuaikan efisiensi anggaran daerah. Ia menegaskan, secara keseluruhan dana untuk daerah justru meningkat melalui program-program pemerintah pusat.
“Transfer turun Rp200 triliun, tapi program ke daerah naik dari Rp900 triliun jadi Rp1.300 triliun. Jadi secara netto, dana daerah bertambah,” kata Purbaya. Ia menilai langkah ini akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memastikan pembangunan daerah tetap berlanjut.
Kebijakan efisiensi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah, khususnya di Sumut, untuk lebih inovatif dalam mengelola keuangan dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Bobby Nasution Pastikan Pemangkasan Anggaran Tak Hambat Pembangunan di Sumut
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan bahwa pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat tidak boleh menghambat pembangunan di daerah. Ia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan, terutama bagi kabupaten dengan pendapatan asli daerah (PAD) kecil.
Bobby menyampaikan hal itu usai mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait meninjau rumah subsidi di Perumahan SMK Residence 2, Jalan Sentosa, Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, pada Selasa. Ia menilai pemotongan anggaran bisa berdampak besar bagi daerah kecil jika tidak diantisipasi dengan baik.
“Kita hanya menyampaikan dampak dari pemotongan ini. Mungkin di provinsi bisa menyesuaikan, tapi kabupaten kecil itu kasihan,” ujar Bobby.
Ia mencontohkan wilayah Kepulauan Nias yang terdiri dari lima kabupaten/kota — Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli — dengan PAD yang relatif kecil. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah seperti itu agar program pembangunan tetap berjalan.
“Daerah dengan PAD kecil harus mendapat afirmasi dan perhatian lebih agar pembangunan tidak terhenti,” tegasnya.
Bobby juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama para kepala daerah telah menemui Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta untuk membahas pemangkasan tersebut. Ia menyebut, dana transfer untuk Pemerintah Provinsi Sumut pada 2026 akan dipangkas sebesar Rp1,1 triliun.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran yang lebih efisien dan transparan. Meski transfer ke daerah turun sekitar Rp200 triliun, total dana untuk program daerah justru meningkat dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.
“Ekonomi daerah sebenarnya tidak berkurang. Secara netto justru bertambah melalui program pemerintah pusat,” jelas Purbaya.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap efektivitas penggunaan anggaran meningkat dan pembangunan daerah tetap berlanjut tanpa hambatan, termasuk di wilayah dengan PAD rendah seperti Kepulauan Nias.
