A Fast Buy Wajar Danantara Bayar Utang Whoosh, Bukan APBN Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai wajar jika penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Whoosh menjadi tanggung jawab PT Danantara, bukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, proyek tersebut sejak awal bersifat kerja sama bisnis antar badan usaha (business to business/B2B).
Said menjelaskan, proyek yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu awalnya merupakan proyek B2B antara badan usaha Indonesia dan Tiongkok. Namun, setelah pemerintah mengambil alih, muncul perdebatan mengenai siapa yang seharusnya menanggung risiko finansialnya.
“Duduk soalnya begini, Whoosh ini awalnya business to business, setelah itu diambil alih oleh pemerintah. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60 persen, 40 persen China, tentu dari sisi modal dan utangnya, maka APBN yang nanggung,” ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa posisi badan usaha milik negara (BUMN) seperti Danantara kini berdiri mandiri secara korporasi dan tidak lagi berada di bawah kendali langsung Bendahara Umum Negara maupun Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Said menilai wajar bila tanggung jawab pembayaran utang KCIC dibebankan kepada Danantara sebagai induk BUMN.
“Ketika badan usaha milik negara itu tidak lagi di bendahara umum negara, tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan, dia berdiri sendiri, Danantara,” jelasnya.
“Sesungguhnya makes sense saja, wajar saja menjadi kewajiban Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk utangnya,” lanjutnya.
BACA JUGA :di Sini
Wajar Danantara Bayar Utang Whoosh, Bukan APBN Keputusan Akhir di Tangan Presiden Prabowo
Meski begitu, Said menekankan keputusan akhir mengenai apakah utang KCIC akan masuk ke tanggungan APBN atau tetap ditanggung Danantara berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Bahwa di kemudian hari Bapak Presiden mengambil kebijakan lain, kita akan lihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden kalau itu akan dibebankan utangnya kepada APBN yang harus menanggung, membayar utang KCIC,” ujarnya.
Terkait kemampuan fiskal negara, Said menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam keadaan kuat dan sehat. Namun, ia mengingatkan agar penggunaan cadangan anggaran tetap diarahkan pada sektor riil guna menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Ini bukan soal sanggup tidak sanggup, karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian ya cadangan anggarannya ada, tetapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor riil agar prioritasnya tetap terus meningkat,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Said juga menyinggung rencana pengembangan jalur kereta cepat hingga Surabaya. Ia menilai proyek tersebut lebih memiliki nilai guna jangka panjang dibanding hanya berhenti di Bandung.
“Bayangin saja kalau kita punya kereta cepat Jakarta–Bandung–Surabaya, mungkin itu lebih visibel daripada hanya berhenti di Bandung,” ungkapnya.
“Kalau Banggar dulu, awalnya memang (mengusulkan) Jakarta–Surabaya. Rekomendasi Banggar itu masih ada loh sejak tahun 2017,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyampaikan bahwa pemerintah berencana memperluas jaringan Whoosh hingga ke Surabaya bahkan ke Banyuwangi, sesuai arahan Presiden Prabowo.
BACA JUGA :di Sini
