afastbuy, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengundang para Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu, mantan menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik ke Istana Jakarta pada Selasa, 3 Maret 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas kondisi geopolitik di Timur Tengah setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran beberapa hari sebelumnya.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons dinamika global. Selain itu, forum tersebut menjadi ruang diskusi strategis untuk menyamakan pandangan antar tokoh bangsa. Dengan begitu, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang terukur dan komprehensif.
baca juga: MPR Apresiasi Cap Go Meh Singkawang sebagai Warisan Budaya
Indonesia Siap Ambil Peran sebagai Mediator Di Timur Tengah
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil peran lebih aktif dalam meredakan ketegangan. Salah satu opsi yang ditawarkan Presiden adalah menjadi mediator guna mendinginkan situasi dan menurunkan eskalasi konflik.
“Kami menyampaikan keinginan Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya menurunkan eskalasi di wilayah tersebut,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa peran tersebut tetap bergantung pada kesediaan pihak-pihak yang bertikai. Artinya, Indonesia tidak memaksakan diri, melainkan menawarkan diri sebagai jembatan dialog jika kedua belah pihak menghendakinya. Sikap ini selaras dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia.
Diskusi Dampak Global dan Kalkulasi Perang Timur Tengah
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden juga menjelaskan kompleksitas posisi Indonesia di tengah pusaran konflik global. Eskalasi di Timur Tengah, menurutnya, tidak hanya berdampak pada keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga pada stabilitas ekonomi internasional.
Karena itu, peserta pertemuan mendiskusikan potensi efek perang terhadap pasokan minyak dan gas dunia. Mereka juga memperhitungkan dampaknya terhadap Indonesia, termasuk kemungkinan gangguan rantai pasok energi.
“Nah, kita berhitung semua, apa efeknya terhadap kita. Termasuk juga kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung,” kata Hassan.
Dengan demikian, diskusi tersebut tidak hanya bersifat politis, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan ketahanan nasional secara menyeluruh.
Keterbukaan Presiden dalam Menerima Masukan
Presiden Prabowo dinilai terbuka terhadap berbagai pandangan dan usulan dari para tokoh bangsa. Ia memandang komunikasi sebagai langkah penting dalam menghadapi situasi global yang kompleks. Oleh sebab itu, ia mengundang para pendahulunya untuk berdialog secara langsung.
Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai pertemuan tersebut mencerminkan sikap inklusif Presiden dalam menerima saran dan kritik.
Menurut Bawono, dialog dua arah semacam ini membantu pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dan terukur. Selain itu, pola komunikasi terbuka menunjukkan komitmen untuk menjaga arah kebijakan luar negeri tetap berpijak pada kepentingan nasional serta nilai kemanusiaan global.
Dampak Konflik terhadap APBN dan Harga Energi
Di sisi lain, konflik Timur Tengah berpotensi menekan ekonomi nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak mentah dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jika harga minyak dunia melonjak, pemerintah mungkin perlu menambah subsidi energi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya, beban fiskal dapat meningkat secara signifikan. Karena itu, stabilitas harga energi menjadi perhatian utama dalam situasi ini.
Selain membebani APBN, kenaikan harga minyak juga memengaruhi sektor penerbangan, manufaktur, dan logistik. Biaya operasional meningkat, lalu pelaku usaha cenderung menyesuaikan harga barang dan jasa. Pada akhirnya, kondisi tersebut berpotensi mendorong inflasi.
“Hal itu bisa memicu tekanan inflasi ke depan,” ujar Rony.
Momentum Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Meski menghadapi tantangan, pemerintah dinilai memiliki sejumlah instrumen untuk meredam dampak eksternal. Diversifikasi sumber energi, optimalisasi cadangan devisa, serta kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif menjadi opsi strategis.
Lebih jauh, situasi ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi. Pemerintah dapat mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Dengan langkah tersebut, ketahanan energi nasional akan semakin kuat dalam jangka panjang.
Secara keseluruhan, pertemuan di Istana Jakarta menunjukkan upaya pemerintah merespons konflik global secara menyeluruh. Tidak hanya mempertimbangkan aspek diplomasi dan keamanan, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian pada stabilitas ekonomi domestik. Oleh karena itu, dialog lintas tokoh bangsa menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan geopolitik yang terus berkembang.
baca juga: NasDem Perkuat Dimensi Sosial dan Politik Lewat Safari Ramadan di Jawa Timur
