afastbuy, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi atas usulan dari anggota DPR terkait rencana berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia bahkan mengajak seluruh elemen penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk bersama-sama berkantor di ibu kota baru tersebut.
Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Gibran menegaskan bahwa IKN akan menjadi pusat pemerintahan politik Indonesia pada tahun 2028. Oleh karena itu, kehadiran seluruh lembaga negara di sana dinilai penting untuk mendukung fungsi pemerintahan secara menyeluruh.
“Nanti kita sama-sama berkantor di IKN,” ujar Gibran, merespons masukan dari anggota DPR.
baca juga: Ulama PPP Jabar Dukung Mardiono, Target Kebangkitan
IKN sebagai Ibu Kota Politik
Menurut Gibran, penetapan IKN sebagai ibu kota politik menuntut kesiapan dari seluruh unsur pemerintahan. Tidak hanya lembaga eksekutif, tetapi juga lembaga legislatif dan yudikatif harus mulai mempersiapkan diri untuk berpindah dan menjalankan aktivitas di kawasan tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi besar sistem pemerintahan Indonesia, yang tidak lagi terpusat di Jakarta. Dengan demikian, pembangunan IKN bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut perpindahan pusat pengambilan keputusan negara.
Usulan dari DPR
Wacana ini sebelumnya mencuat dalam rapat antara anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, dengan Kepala Otorita IKN. Dalam rapat tersebut, Deddy menekankan pentingnya pemanfaatan gedung-gedung yang telah dibangun di IKN agar tidak terbengkalai.
Ia juga mendorong agar pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden dan sejumlah menteri, mulai berkantor dan bahkan tinggal di IKN. Menurutnya, langkah ini penting agar investasi negara dalam pembangunan ibu kota baru dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kesiapan Infrastruktur dan Fasilitas
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa fasilitas untuk Wakil Presiden sebenarnya sudah siap digunakan. Ia bahkan menyebut bahwa Gibran berpotensi mulai berkantor di IKN dalam waktu dekat.
Basuki menjelaskan bahwa sejumlah staf Wakil Presiden juga telah lebih dulu berada di IKN sebagai bagian dari tahap persiapan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perpindahan pemerintahan sudah mulai berjalan, meskipun belum sepenuhnya dilakukan.
Selain itu, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif juga menjadi prioritas pemerintah agar seluruh fungsi negara dapat berjalan secara terpadu di ibu kota baru.
Dorongan Percepatan Pemanfaatan IKN
Dorongan agar pejabat negara segera berkantor di IKN tidak lepas dari keinginan untuk mempercepat pemanfaatan kawasan tersebut. Dengan adanya aktivitas pemerintahan, diharapkan IKN tidak hanya menjadi proyek pembangunan, tetapi benar-benar hidup sebagai pusat administrasi negara.
Langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa anggaran yang telah dikeluarkan memberikan manfaat nyata.
Tantangan dan Harapan
Meski demikian, proses pemindahan pusat pemerintahan tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Mulai dari kesiapan infrastruktur pendukung, mobilitas aparatur negara, hingga adaptasi terhadap lingkungan baru menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Namun, dengan komitmen dari pemerintah serta dukungan berbagai pihak, rencana ini diharapkan dapat berjalan sesuai target. Kehadiran seluruh lembaga negara di IKN diyakini akan memperkuat fungsi pemerintahan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.
Kesimpulan
Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang aktif dan terintegrasi.
Ajakan kepada seluruh lembaga negara untuk berkantor di IKN menunjukkan bahwa proses pemindahan ibu kota tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga operasional. Dengan kesiapan fasilitas yang terus ditingkatkan serta dorongan dari berbagai pihak, IKN diharapkan segera berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
baca juga: Cucun Ahmad: Kader PKB Harus Buktikan Kerja ke Rakyat
