afastbuy, Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N Kiemas, mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pembenahan menyeluruh pasca kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Insiden tersebut kembali menyoroti persoalan klasik perlintasan sebidang yang hingga kini masih banyak ditemukan di berbagai daerah.
Menurut Giri, perbaikan tidak bisa ditunda lagi. Ia menilai koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
baca juga: Dedi Mulyadi Dana Flyover Bekasi Sudah Dialokasikan
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Giri meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tujuannya adalah memastikan penanganan perlintasan sebidang berjalan efektif sesuai kewenangan masing-masing daerah.
Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab perlintasan bergantung pada status jalan. Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas jalan provinsi, sementara pemerintah kabupaten atau kota mengelola jalan di wilayahnya masing-masing.
Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah perlu bersikap responsif. Mereka harus menyediakan palang pintu, sistem pengamanan, serta regulasi yang jelas demi melindungi pengguna jalan dan penumpang kereta.
Keselamatan Jadi Prioritas Utama
Giri menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan transportasi. Ia menilai banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki pengamanan memadai, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya gerak cepat dari seluruh pihak terkait. Tanpa tindakan konkret, potensi kecelakaan fatal akan terus menghantui masyarakat, terutama di wilayah dengan lalu lintas kereta yang padat seperti Bekasi.
Evaluasi Operasional Taksi Green SM
Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin Asmoro, mendukung langkah Kemenhub untuk mengevaluasi operasional Taksi Green SM. Kendaraan tersebut diduga berperan dalam memicu kecelakaan maut di Bekasi Timur.
Syafiuddin menilai evaluasi menyeluruh sangat diperlukan karena insiden ini bukan yang pertama. Sepanjang tahun 2026, Taksi Green SM tercatat terlibat dalam beberapa kecelakaan, mulai dari menabrak restoran hingga pembatas jalan di berbagai lokasi.
Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan adanya masalah serius. Masalah itu bisa berasal dari aspek teknis kendaraan, sistem operasional, maupun standar keselamatan yang belum optimal.
Inovasi Harus Sejalan dengan Keselamatan
Syafiuddin menegaskan bahwa inovasi transportasi, termasuk kendaraan ramah lingkungan, tetap harus mengutamakan keselamatan. Ia mengingatkan bahwa teknologi tidak boleh menjadi ancaman bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap penyedia layanan transportasi wajib memastikan standar keamanan yang tinggi. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat inovasi tanpa harus menghadapi risiko yang membahayakan.
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 4 Triliun
Sebagai langkah konkret, Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa.
Presiden menegaskan bahwa perbaikan ini sangat penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi publik. Ia juga menyoroti bahwa banyak perlintasan merupakan warisan infrastruktur lama yang belum mendapatkan penanganan maksimal selama puluhan tahun.
Dua Skema Penanganan Perlintasan
Pemerintah merencanakan dua skema utama dalam perbaikan perlintasan. Pertama, pembangunan pos jaga untuk memastikan adanya pengawasan langsung. Kedua, pembangunan jembatan layang atau flyover guna menghilangkan perlintasan sebidang.
Kedua solusi ini diharapkan dapat mengurangi risiko tabrakan antara kendaraan dan kereta api. Selain itu, langkah tersebut juga akan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan padat.
Perlintasan Sebidang Masih Jadi Masalah Klasik
Perlintasan sebidang memang telah lama menjadi persoalan di Indonesia. Banyak titik yang tidak memiliki penjagaan atau sistem pengamanan yang memadai.
Kondisi ini semakin berbahaya di wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi. Tanpa pembenahan serius, risiko kecelakaan akan terus meningkat.
Karena itu, upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah saat ini menjadi momentum penting untuk menyelesaikan masalah yang telah berlangsung lama.
Harapan untuk Masa Depan Transportasi
Langkah DPR yang mendorong evaluasi dan koordinasi diharapkan dapat mempercepat perbaikan sistem transportasi nasional. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, perlintasan kereta api dapat dikelola dengan lebih aman.
Selain itu, evaluasi terhadap moda transportasi baru juga penting agar inovasi tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan.
Kesimpulan
Tragedi kecelakaan di Bekasi menjadi pengingat bahwa keselamatan transportasi masih membutuhkan perhatian serius. DPR melalui Giri Ramanda N Kiemas dan Syafiuddin Asmoro mendorong langkah cepat dari pemerintah untuk memperbaiki perlintasan dan mengevaluasi sistem transportasi.
Dengan dukungan anggaran besar dari Presiden Prabowo Subianto serta koordinasi lintas sektor, diharapkan permasalahan perlintasan sebidang dapat segera teratasi. Langkah ini penting untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
baca juga: Alternatif Rute TransJakarta Bekasi Selain Shuttle
