afastbuy, Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan orasi ilmiah dalam acara pengukuhan Profesor Emeritus untuk Arief Hidayat. Acara tersebut berlangsung di Universitas Borobudur pada 2 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Megawati menegaskan prinsip dasar negara republik. Ia menyatakan bahwa Indonesia adalah milik seluruh rakyat. Negara tidak boleh dikuasai individu atau kelompok tertentu.
Pernyataan ini disampaikan dalam konteks menjaga nilai demokrasi. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip ini harus dijaga dalam setiap kebijakan negara.
“Republik Indonesia ini milik kita semua,” tegas Megawati dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut memperkuat pesan tentang pentingnya partisipasi publik. Demokrasi tidak boleh bergeser menjadi kekuasaan yang terpusat.
baca juga: Kecelakaan KRL Bekasi Picu Desakan DPR
KRITIK TERHADAP WACANA PERUBAHAN SISTEM PEMILU
Megawati juga menyoroti wacana perubahan sistem pemilihan umum. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan pemilihan presiden secara langsung. Sistem ini dianggap sebagai hasil penting dari reformasi politik.
Menurutnya, pemilihan langsung memberikan legitimasi kuat kepada presiden. Rakyat memiliki hak langsung menentukan pemimpin nasional. Hal ini menjadi fondasi demokrasi modern di Indonesia.
Ia mengkritik alasan biaya tinggi sebagai dasar perubahan sistem. Megawati menilai argumen tersebut tidak relevan secara historis.
“Hanya karena katanya sekarang biayanya mahal, itu aneh bagi saya,” ujarnya.
Ia membandingkan dengan pelaksanaan Pemilu tahun 1955. Saat itu, kondisi negara tetap stabil meski menghadapi keterbatasan. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam menjaga sistem demokrasi.
Megawati menegaskan bahwa efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan prinsip demokrasi. Perubahan sistem harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Legitimasi politik tidak boleh dilemahkan.
PERINGATAN TENTANG RISIKO PELANGGARAN KONSTITUSI
Dalam orasinya, Megawati juga menyinggung pentingnya menjaga konstitusi. Ia menegaskan bahwa presiden yang dipilih rakyat harus menjaga amanat tersebut. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran konstitusi.
Ia menyoroti risiko penurunan kedaulatan politik dan ekonomi. Menurutnya, keputusan yang bertentangan dengan konstitusi dapat merugikan negara. Oleh karena itu, integritas pemimpin menjadi faktor penting.
Megawati mengingatkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab. Prinsip hukum harus menjadi dasar setiap kebijakan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.
KRITIK BUDAYA PENYERAGAMAN DI LEMBAGA NEGARA
Megawati juga mengungkap kekhawatiran terhadap budaya penyeragaman di lembaga negara. Ia menilai adanya kecenderungan mengikuti satu komando tanpa kritik. Fenomena ini terjadi di lembaga legislatif dan yudikatif.
Ia mengkritik mentalitas “asal bapak senang” dan “siap komandan”. Budaya ini dinilai berbahaya bagi sistem demokrasi. Lembaga negara seharusnya bersikap independen.
Megawati membagikan pengalaman pribadinya. Ia pernah menghadapi aparat yang berlindung di balik perintah atasan. Hal tersebut menunjukkan lemahnya tanggung jawab individu.
“Awas kalau bilang ini suruhan komandan,” ujarnya dalam cerita tersebut.
Menurutnya, setiap individu harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Keputusan tidak boleh hanya berdasarkan perintah. Aspek kebenaran hukum harus menjadi pertimbangan utama.
Ia menegaskan bahwa independensi lembaga negara sangat penting. Tanpa independensi, keadilan sulit ditegakkan. Sistem hukum dapat kehilangan kepercayaan publik.
APRESIASI TERHADAP INTEGRITAS AKADEMIK DAN DISENTING OPINION
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga memberikan apresiasi kepada Arief Hidayat. Ia menyoroti sikap Arief yang pernah menyampaikan dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi.
Menurut Megawati, dissenting opinion mencerminkan keberanian intelektual. Sikap tersebut menunjukkan integritas dalam menjaga prinsip hukum. Tidak semua keputusan harus mengikuti mayoritas.
Ia menilai keberagaman pandangan penting dalam sistem hukum. Perbedaan pendapat dapat memperkaya kualitas keputusan. Hal ini juga mencegah terjadinya penyeragaman yang berlebihan.
Megawati berharap sikap tersebut menjadi teladan. Akademisi dan praktisi hukum harus berani menyampaikan kebenaran. Integritas menjadi fondasi utama dalam dunia hukum.
PESAN UNTUK AKADEMISI DAN GENERASI MUDA
Megawati menutup orasinya dengan pesan kepada akademisi dan mahasiswa. Ia mengajak mereka untuk menjaga keberpihakan hukum terhadap keadilan. Peran generasi muda sangat penting dalam menjaga demokrasi.
Ia menekankan pentingnya suara hati nurani. Akademisi harus berani mengawal kebenaran. Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kepentingan publik.
“Getarkan suara hati nurani untuk mengawal keadilan,” pesannya.
Pesan ini relevan dengan tantangan zaman. Dunia akademik memiliki tanggung jawab moral. Mereka harus menjadi penjaga nilai demokrasi dan hukum.
PENEGASAN NILAI DEMOKRASI DAN ARAH MASA DEPAN
Orasi ilmiah ini menegaskan kembali nilai dasar demokrasi Indonesia. Megawati mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat. Ia juga menekankan integritas dalam sistem hukum dan pemerintahan.
Pernyataan tersebut menjadi refleksi kondisi saat ini. Tantangan terhadap demokrasi dan hukum terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaganya.
Ke depan, peran lembaga negara dan masyarakat menjadi sangat penting. Transparansi, independensi, dan akuntabilitas harus diperkuat. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat tetap berjalan stabil dan berkelanjutan.
