afastbuy, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya perguruan tinggi menjalankan rekomendasi Komnas Perempuan. Tujuannya adalah mencegah dan melindungi perempuan dari kekerasan di lingkungan pendidikan.
Komnas Perempuan menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada Kemendiktisaintek pada akhir Februari 2026. Rekomendasi ini ditujukan untuk memperkuat mekanisme perlindungan perempuan di kampus. Selain itu, rekomendasi tersebut menjadi panduan bagi perguruan tinggi dalam menerapkan kebijakan secara sistematis.
Lestari berharap rekomendasi dapat segera diterapkan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia. Ia menekankan perlunya upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan inklusif bagi generasi muda.
baca juga: Prabowo Tiba di Jakarta Usai Lawatan Jepang dan Korsel
Pentingnya Perlindungan Perempuan di Kampus
Menurut Wakil Ketua MPR Lestari, penguatan mekanisme pencegahan dan perlindungan perempuan dari kekerasan harus terus disempurnakan. Oleh karena itu, kampus perlu menjadikan perlindungan sebagai bagian integral dari budaya akademik.
Kehadiran Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) menjadi langkah penting. Peraturan ini menunjukkan arah sistematis dalam membangun mekanisme perlindungan yang berkelanjutan.
Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan di lapangan. Lestari menekankan perlunya koordinasi antara lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan Satgas PPKPT agar kebijakan berjalan optimal.
Rekomendasi Komnas Perempuan
Komnas Perempuan menyerahkan beberapa rekomendasi penting, antara lain:
- Pedoman pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024
Perguruan tinggi perlu pedoman yang jelas agar aturan dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, pedoman membantu semua petugas memahami prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan. - Perluasan definisi intoleransi dan diskriminasi
Definisi yang lebih luas memastikan semua bentuk kekerasan atau diskriminasi dapat diidentifikasi dan ditangani. - Peningkatan kapasitas Satgas PPKPT
Satgas di perguruan tinggi, khususnya swasta berskala kecil, harus diperkuat untuk menjalankan tugas pengawasan dan penanganan kekerasan. - Integrasi indikator pencegahan dan penanganan kekerasan dalam evaluasi dan akreditasi
Dengan mengintegrasikan indikator ini, perguruan tinggi terdorong menjalankan kebijakan secara konsisten. - Penguatan mekanisme pengawasan dan pelaporan
Pelaporan berkala menjadi kunci untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
Lestari menegaskan, rekomendasi ini harus direalisasikan sebaik mungkin. Dengan demikian, mekanisme perlindungan perempuan di kampus dapat terus disempurnakan.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Pelaksanaan kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan.
- Perbedaan pemahaman kebijakan antar institusi
Lestari menekankan pentingnya kesamaan persepsi terhadap kebijakan. Pedoman yang jelas membantu petugas di lapangan menjalankan tugas dengan konsisten. - Kapasitas perguruan tinggi berskala kecil
Perguruan tinggi swasta kecil membutuhkan dukungan tambahan agar dapat memenuhi standar pencegahan dan penanganan kekerasan. - Kesadaran civitas academica
Semua pihak, mulai dosen, staf, hingga mahasiswa, perlu memahami pentingnya lingkungan kampus yang aman dan inklusif.
Selain itu, keterbatasan sumber daya dan koordinasi menjadi tantangan tambahan yang harus diatasi agar implementasi berjalan optimal.
Peran Satgas PPKPT
Satgas PPKPT memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kekerasan di kampus. Tugas utama mereka meliputi:
- Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan
Satgas harus memastikan setiap laporan kekerasan ditindaklanjuti sesuai prosedur. - Sosialisasi dan edukasi mahasiswa serta staf
Edukasi menjadi langkah preventif agar civitas academica memahami hak dan kewajiban mereka. - Koordinasi dengan lembaga terkait
Satgas perlu berkolaborasi dengan Komnas Perempuan, Kemendiktisaintek, dan pihak kepolisian jika diperlukan.
Dengan penguatan kapasitas Satgas, Lestari yakin lingkungan kampus bisa lebih aman dan nyaman bagi perempuan. Selain itu, transparansi dalam pelaporan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan.
Dampak Positif Implementasi Rekomendasi
Jika rekomendasi dijalankan dengan baik, dampaknya akan signifikan:
- Lingkungan belajar lebih aman
Mahasiswa, terutama perempuan, dapat belajar tanpa rasa takut terhadap kekerasan atau diskriminasi. - Meningkatkan kualitas pendidikan
Lingkungan yang aman mendorong kreativitas dan produktivitas mahasiswa serta dosen. - Mendorong budaya akademik inklusif
Semua civitas academica belajar menghormati perbedaan dan melindungi sesama. - Menumbuhkan generasi berkarakter kuat
Mahasiswa yang belajar di lingkungan aman cenderung memiliki karakter yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
Dengan demikian, rekomendasi Komnas Perempuan bukan hanya soal pencegahan kekerasan, tetapi juga pembangunan karakter generasi muda.
Harapan MPR dan Komisi X DPR RI
Wakil Ketua MPR Lestari menyatakan bahwa implementasi rekomendasi harus menjadi tanggung jawab semua pihak di kampus. Ia berharap pedoman pelaksanaan yang jelas dan mudah dipahami disiapkan.
Anggota Komisi X DPR RI ini menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Oleh karena itu, semua civitas academica diharapkan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.
Dengan menjalankan rekomendasi, Lestari optimistis lingkungan belajar mengajar yang aman dan nyaman akan segera terwujud. Hal ini mendukung lahirnya anak bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, dan kompetitif di masa depan.
Kesimpulan
Perguruan tinggi perlu segera menerapkan rekomendasi Komnas Perempuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan.
Langkah ini mencakup penguatan Satgas PPKPT, sosialisasi, integrasi indikator dalam akreditasi, dan pengawasan berkala. Selain itu, pedoman yang jelas membantu petugas di lapangan menjalankan kebijakan secara konsisten.
Efektivitas implementasi membutuhkan koordinasi antara lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan civitas academica. Dengan demikian, lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif dapat tercapai.
Langkah-langkah ini tidak hanya mencegah kekerasan, tetapi juga mendorong generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, rekomendasi Komnas Perempuan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang berintegritas dan ramah perempuan.
baca juga: Pemprov Banten Siapkan Aplikasi Pantau ASN Saat WFH
