afastbuy, Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Indonesia dapat kapan saja keluar dari anggota Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi, seperti beberapa kali disebutkan oleh presiden. Kita bisa saja keluar kapan saja,” ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2026).
baca juga: Surya Paloh: Prabowo Tegaskan RI Tetap di BoP
Mandat BoP dan Tujuan Awal
BoP dibentuk dengan tujuan mempercepat proses kemerdekaan Palestina. Selain itu, organisasi ini memiliki mandat untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah Palestina. Namun, konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dalam serangan terhadap Iran saat ini memicu pertimbangan ulang bagi Indonesia terkait keanggotaan dalam BoP.
Muzani menekankan, keputusan untuk keluar dari BoP tidak bisa dilakukan secara sepihak. “Tetapi sekali lagi, itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” katanya.
Desakan MUI Agar Indonesia Keluar dari BoP
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan dukacita atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan mendoakan almarhum menjadi penghuni surga. Belasungkawa ini tertuang dalam Tausiyah MUI tentang Eskalasi Serangan Israel-Amerika terhadap Iran, melalui surat resmi nomor Kep-28/DP-MUI/III/2026.
MUI menilai peran Amerika Serikat dalam BoP kini dipertanyakan, terutama apakah strategi tersebut benar-benar diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang. “Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” tegas MUI.
MUI juga menyoroti serangan AS-Israel ke Iran yang memicu perang regional. Serangan ini melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi. Menurut MUI, situasi tersebut menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP perlu dikaji ulang untuk menjaga integritas kebijakan luar negeri.
Pandangan Politik: BoP Bisa Bahayakan Integritas Luar Negeri
Politikus PDIP, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, menegaskan bahwa Indonesia sebaiknya segera keluar dari BoP. Ia menilai, keputusan tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia dan menyimpang dari prinsip bebas aktif yang diamanatkan konstitusi.
“Indonesia sudah masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera keluar. Ini penting untuk menjaga konsistensi prinsip bebas aktif,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Lima Alasan Indonesia Perlu Keluar dari BoP
TB Hasanuddin memaparkan lima alasan mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP:
- Mencederai Prinsip Bebas Aktif
Partisipasi Indonesia di BoP dinilai bertentangan dengan prinsip bebas aktif. Menurutnya, Indonesia seharusnya aktif menjaga perdamaian dunia, bukan menjadi bagian dari organisasi yang membiarkan agresi militer terhadap negara lain, termasuk invasi AS-Israel ke Iran. - Tidak Tegas Mengutuk Invasi
Pemerintah dianggap belum menunjukkan sikap tegas dalam mengecam invasi AS-Israel. Hal ini memperkuat persepsi keberpihakan Indonesia dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap kedaulatan negara lain. - Risiko Persepsi Negatif di Palestina
Posisi yang tidak netral dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. Hasanuddin menyoroti bahwa mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan dari publik Palestina. - Konsistensi Politik Luar Negeri Terancam
Keterlibatan Indonesia di BoP, jika dianggap bias, dapat merusak reputasi diplomatik. Konsistensi politik luar negeri yang bebas aktif menjadi sulit dipertahankan jika Indonesia terlihat mendukung agresi militer tertentu. - Potensi Dampak Negatif Jangka Panjang
Terakhir, keterlibatan dalam BoP yang dinilai kontroversial bisa menimbulkan masalah strategis jangka panjang. Hal ini termasuk potensi konflik diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.
Kesimpulan dan Pilihan Pemerintah
Mengingat eskalasi konflik di Timur Tengah, keputusan Indonesia terkait BoP menjadi penting. Pemerintah perlu menimbang antara keanggotaan dalam organisasi internasional dengan prinsip bebas aktif yang telah menjadi landasan politik luar negeri nasional.
Ahmad Muzani menekankan bahwa pemerintah memiliki fleksibilitas untuk masuk maupun keluar dari BoP. Namun, keputusan tersebut harus diambil secara bersama dan melalui pertimbangan matang.
Sementara itu, desakan MUI dan pandangan politik dari TB Hasanuddin menunjukkan adanya tekanan publik dan politik agar Indonesia menjaga independensi diplomatiknya. Keputusan yang diambil nantinya tidak hanya memengaruhi posisi Indonesia di kancah internasional, tetapi juga persepsi publik terhadap kredibilitas kebijakan luar negeri Indonesia.
Dengan eskalasi konflik yang terus meningkat dan kompleksitas geopolitik yang tinggi, langkah Indonesia selanjutnya akan menjadi perhatian dunia. Semua pihak menunggu sikap resmi pemerintah sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip bebas aktif sekaligus komitmen untuk perdamaian internasional.
baca juga: Dampak konflik di Iran terhadap ekonomi dan politik AS.
