afastbuy, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, meminta pemerintah mengantisipasi dampak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Menurutnya, eskalasi di Timur Tengah berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi dan keamanan Indonesia.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Prinsip ini dinilai relevan untuk merespons dinamika global yang semakin kompleks.
“Saya meminta pemerintah tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Selain itu, penyelesaian konflik harus mengedepankan jalur diplomasi dan hukum internasional,” ujarnya, Minggu (1/3/2026).
baca juga: Anak Polisi di Depok Aniaya Usai Kalah Balap Lari
Dampak Ekonomi Perlu Diantisipasi
Amelia menilai dampak Konflik AS-Iran tersebut tidak bisa dianggap ringan. Terutama, sektor ekonomi berpotensi terkena imbas secara langsung.
Pertama, gangguan distribusi energi global dapat terjadi. Jalur strategis seperti Selat Hormuz menjadi titik krusial yang harus diperhatikan. Jika terjadi gangguan, harga minyak dunia berpotensi melonjak.
Selain itu, Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah. Data Kementerian ESDM menunjukkan sebagian kebutuhan kilang BBM berasal dari luar negeri. Oleh sebab itu, kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada perekonomian nasional.
Akibatnya, beban fiskal negara bisa meningkat. Di sisi lain, tekanan inflasi juga berpotensi terjadi. Biaya produksi dan distribusi barang pun dapat ikut naik.
Tidak hanya itu, ketidakpastian global juga dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Arus investasi pun berpotensi melambat. Dengan demikian, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang matang.
Dampak Sosial dan Keamanan
Selain ekonomi, Amelia juga menyoroti aspek keamanan. Ia menilai konflik di Timur Tengah dapat memicu dinamika sosial di dalam negeri.
Misalnya, polarisasi opini publik bisa meningkat. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan terhadap konflik internasional. Oleh karena itu, komunikasi publik harus dikelola dengan baik.
Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang akurat dan terukur. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
Selain itu, stabilitas sosial harus tetap dijaga. Langkah ini penting agar konflik luar negeri tidak berdampak pada kondisi domestik.
Penguatan Ketahanan Energi Nasional
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Amelia mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya adalah dengan mengamankan rantai pasok energi.
Selain itu, jalur maritim Indonesia juga perlu dijaga. Hal ini penting untuk memastikan distribusi energi tetap lancar.
Ia juga meminta pemerintah meningkatkan koordinasi lintas kementerian. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan dapat berjalan lebih efektif.
Lebih lanjut, optimalisasi cadangan energi strategis menjadi langkah penting. Pemerintah juga perlu melakukan diversifikasi sumber energi. Dengan demikian, ketergantungan pada satu sumber dapat dikurangi.
Perlindungan WNI di Kawasan Konflik
Di sisi lain, Amelia menekankan pentingnya perlindungan warga negara Indonesia di kawasan terdampak. Pemerintah perlu menyiapkan skema kontinjensi yang jelas.
Selain itu, respons diplomatik harus dilakukan secara cepat. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan WNI tetap terjaga.
Ia juga meminta Kementerian Luar Negeri aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, langkah perlindungan dapat berjalan optimal.
Peran Internasional dan Diplomasi
Pada tingkat global, Amelia mendorong pemerintah untuk aktif di forum internasional. Salah satunya melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurutnya, DK PBB memiliki mandat menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus mengambil peran mediasi secara aktif.
Selain itu, langkah diplomatik kolektif sangat diperlukan. Tujuannya adalah mencegah konflik meluas menjadi krisis regional yang lebih besar.
Dengan pendekatan diplomasi, peluang tercapainya gencatan senjata menjadi lebih besar.
Pemerintah Mitigasi Dampak bagi Jemaah Umrah
Sementara itu, pemerintah juga telah mengambil langkah mitigasi untuk melindungi jemaah umrah Indonesia. Hal ini dilakukan setelah sejumlah negara di Timur Tengah menutup ruang udara.
Sebagai langkah awal, Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah membentuk tiga tim. Tim tersebut bekerja dalam tiga shift di beberapa bandara.
Tujuannya adalah memastikan pendampingan bagi jemaah berjalan optimal. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan.
Beberapa negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah dilaporkan menutup ruang udara. Namun demikian, sejumlah negara lain masih membuka penerbangan secara terbatas.
Meski begitu, pemerintah memastikan kondisi di Arab Saudi tetap aman. Aktivitas masyarakat masih berjalan normal dengan peningkatan kewaspadaan.
Untuk mengantisipasi keterlambatan penerbangan, pemerintah meningkatkan koordinasi dengan maskapai dan otoritas setempat. Dengan demikian, risiko jemaah tertahan di bandara dapat diminimalkan.
Selain itu, komunikasi dengan penyelenggara travel juga diperkuat. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi bagi jemaah yang mengalami perubahan jadwal penerbangan.
Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh mengimbau WNI tetap tenang. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi resmi dari pemerintah.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memiliki potensi dampak luas bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif.
Pertama, ketahanan energi harus diperkuat. Kedua, stabilitas ekonomi perlu dijaga. Selain itu, perlindungan terhadap WNI harus menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, diplomasi internasional juga harus dioptimalkan. Dengan pendekatan damai, konflik diharapkan tidak meluas.
Akhirnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional menjadi kunci. Dengan kerja sama yang baik, dampak konflik global dapat diminimalkan.
