afastbuy, Jakarta – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, angkat bicara soal wacana pembentukan koalisi permanen antarpartai politik. Menurut Paloh, gagasan tersebut sah-sah saja, namun belum ada keputusan final dari NasDem.
“Koalisi permanen boleh saja dipertimbangkan, enggak ada masalah. Tetapi belum kita putuskan kan. Pertimbangan bagus,” ujar Surya Paloh kepada wartawan pada Sabtu (21/2/2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa NasDem masih membuka ruang diskusi internal terkait koalisi jangka panjang.
baca juga: Analis: Bahlil Bisa Jadi Favorit Jika Ubah Komunikasi
Tujuan Politik Jadi Fokus
Paloh menekankan, koalisi permanen seharusnya tidak lepas dari tujuan besar berpolitik, yakni mendorong kemajuan bangsa. “Sekali lagi esensi yang paling utama, gol besar kita apa? Jawabannya sederhana: kemajuan kita dalam berbangsa dan bernegara,” katanya.
Ia menambahkan, tujuan utama politik harus lebih penting dibanding sekadar kepentingan elektoral atau ambisi jangka pendek partai. Dengan begitu, koalisi permanen dapat menjadi instrumen membangun stabilitas politik sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.
Mengurangi Sekat Sosial dalam Politik
Selain itu, Surya Paloh menyoroti perlunya mengurangi sekat-sekat sosial dalam kehidupan politik. Ia menekankan bahwa pengkotak-kotakan berdasarkan suku, agama, atau status sosial sangat berbahaya.
“Ketika kita bicara semua kita, maka pengkotak-kotakan yang terjadi karena baik itu perbedaan suku, agama, latar belakang status sosial, dan sebagainya itu harusnya kita nomor duakan kalau kita tidak bisa hilangkan sama sekali. Yang paling ideal itu jangan lagi berpikir ke arah sana,” ucap Paloh.
Pernyataan ini menekankan bahwa koalisi permanen tidak hanya soal kerja sama antarpartai, tetapi juga soal membangun kesadaran inklusif dalam berpolitik.
Sikap NasDem Soal Prabowo Periode Kedua
Ketika ditanya apakah NasDem akan mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk periode kedua, Paloh menjawab secara normatif. “Ah itu nanti kita sudah pikirkan. Kan kita ada di sana,” pungkasnya. Pernyataan ini menunjukkan NasDem menunda keputusan terkait dukungan elektoral.
PDIP: Koalisi Permanen Hanya Bersama Rakyat
Respon lain datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa koalisi permanen, menurut pandangan partainya, harus bersifat bersama rakyat.
“Kalau bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat. Karena sistem politik kita pasca jatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Itu yang dipegang oleh PDI Perjuangan,” ujar Hasto.
Meski menghormati inisiatif partai lain, Hasto mengingatkan bahwa fokus partai politik adalah bekerja untuk rakyat. Ia menekankan masih banyak isu sosial dan kemanusiaan yang lebih mendesak dibandingkan wacana elektoral, seperti kasus di NTT yang menimpa anak sekolah.
“Pemilu masih jauh. Apa yang terjadi di NTT, ada anak sekolah bunuh diri karena tidak bisa membeli alat tulis, itu pukulan kemanusiaan dan tamparan buat kita semua. Jangan bawa demokrasi ini hanya elektoral, lebih baik bicara demokrasi untuk rakyat,” tandas Hasto.
Golkar Masih Dorong Koalisi Permanen
Sementara itu, Partai Golkar tetap mendorong pembentukan koalisi permanen. Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai koalisi jangka panjang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pemerintah, baik dalam situasi menguntungkan maupun menghadapi tantangan.
“Dalam keadaan yang barangkali masih memerlukan dukungan, Golkar tidak akan pernah lari dari kesepakatan koalisi. Jadi kita dorong koalisi permanen,” ujar Sarmuji.
Ia menambahkan, durasi koalisi permanen bisa dibicarakan lebih lanjut. Konsep ini bisa berlaku tidak hanya sampai 2029, tetapi juga untuk jangka panjang. “Apakah 5 tahun penuh ini, atau bisa juga berdimensi jangka panjang, itu perlunya pembicaraan intensif membangun komunikasi di antara sesama partai,” katanya.
Tren Koalisi di Parlemen
Hampir semua partai di Parlemen Senayan menyatakan dukungan untuk berkoalisi dengan Pemerintahan Prabowo. Sementara itu, PDIP menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang. Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun wacana koalisi permanen ramai dibahas, partai-partai masih menimbang strategi politik, kepentingan publik, dan tujuan nasional sebelum membuat keputusan resmi.
Dengan demikian, wacana koalisi permanen masih dalam tahap pertimbangan. NasDem menilai langkah itu boleh dipikirkan, tetapi tujuan politik, kepentingan rakyat, dan kesadaran sosial tetap menjadi fokus utama. PDIP menekankan koalisi harus bersifat pro-rakyat, sementara Golkar mendukung jangka panjang koalisi permanen. Semua pihak menunjukkan kehati-hatian dalam menentukan arah politik menjelang Pemilu 2029.
